Sosialisasi Penggunaan Pembersih Tangan (Handsanitizer) yang Efektif dalam Upaya Memenuhi Standar WHO dan Protokol Kesehatan Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan di Muhammadiyah Kramat Jati, Jakarta Timur

Authors

  • Marjan Miharja Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
  • Erwin Syahruddin Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
  • Bionda Johan Anggara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
  • Johan Johan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
  • Gugus Atmoko Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
  • Abdillah Umar Lubis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
  • M. Khoerul Anam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
  • Gerry Lesmana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

DOI:

https://doi.org/10.47747/pengabdiankepadamasyarakat.v1i1.139

Keywords:

pandemi, indonesia, handsanitizer

Abstract

WHO determined COVID-19 as a pandemic on March 9, 2020, which is the strongest push for this community service program to be carried out. WHO has published guidance on adjusting the MFIs while managing the risk of a spike in case numbers. WHO publishes guidance on adapting to LKMS, while still managing the risk of a re-increase in the number of cases. A series of measures was developed to help provide guidance to countries in adapting public health measures to various contexts and this provides consideration for decision makers. In connection with the policy of controlling infectious disease outbreaks, Indonesia has Law Number 4 of 1984 concerning Communicable Disease Outbreaks, Government Regulation Number 40 of 1991 concerning Management of Contagious Disease Outbreaks, and Regulation of the Minister of Health Number 1501 / Menkes / Per / X / 2010 concerning Certain Types of Infectious Diseases That Can Cause Outbreaks and Countermeasures. Including various policies to deal with the Covid-19 pandemic issued by the government. One of them is the Large-Scale Social Restrictions or PSBB at the end of March. Citing Article 1 paragraph 11 of Law (UU) Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, PSBB is a limitation of certain activities of residents in an area suspected of being infected with a disease and / or contamination in such a way as to prevent the possibility of spreading disease or contamination. The policy covers at least school and work vacations, restrictions on religious activities and restrictions on activities in public places or facilities, including the socialization of washing hands using hand sanitizer which can be done in certain situations where soap and clean water are not available. For the results to be effective, the hand sanitizer used should contain at least 60% alcohol. This step is a necessity in order to prevent Covid-19 from becoming more widespread. The goal to be achieved from the socialization of good and correct hand washing is to understand the procedures, and be able to practice how to wash hands properly and correctly. It is hoped that in this socialization there will be a change in behavior in the community in washing hands as often as possible properly and correctly.

References

Moh. Rivai Nakoe, Nur Ayini S lalu, & Yesintha Amelia Mohamad., (2020) Perbedaan efektivitas hand-sanitizer dengan cuci tangan menggunakan sabun sebagai bentuk pencegahan COVID-19. Jambura Jurnal of Health Sciences and research, Vol. 2

Dalinama Telaumbanua. (2020) Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid- 19 di Indonesia. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama., Vol. 12 No. 1

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari

hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan namun saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-undang Tenaga kesehatan dan undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi Tenaga kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020

Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-

.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

Miharja, M., Syahruddin, E., Anggara, B. J., Johan, J., Atmoko, G., Lubis, A. U., Anam, M. K., & Lesmana, G. (2020). Sosialisasi Penggunaan Pembersih Tangan (Handsanitizer) yang Efektif dalam Upaya Memenuhi Standar WHO dan Protokol Kesehatan Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan di Muhammadiyah Kramat Jati, Jakarta Timur. Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat, 1(1), 51-58. https://doi.org/10.47747/pengabdiankepadamasyarakat.v1i1.139